Festival Antikorupsi dan Pilkada

Oleh Kisdiantoro

PEKAN ini Indonesia menyelenggarakan dua hajat besar, pemilihan kepala daerah (Pilkada) bupati/walikota pada Rabu (9/12) dan gelaran Festival Antikorupsi Bandung 2015 pada Kamis (10/12) yang berpusat di Kota Bandung.

Entah kebetulan atau tidak, dua hajat tersebut berlangsung secara berurutan. Pilkada yang dalam prosesnya telah memakan waktu lama, menyaring sejumlah pasangan secara ketat untuk menjadi bagian dari pesta demokrasi serentak ini. Mulai dari kelengkapan administrasi, seperti keaslian ijazah, kesehatan pasangan, laporan harta kekayaan, jumlah tim sukses, bebas dari konsumsi narkoba,  tidak dalam masa hukuman, dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan penyelenggaraan sosialisai dan kampanye. Tahap akhir, penyelenggaraan pemilihan para kontestan dan penetapan pemenang Pilkada oleh KPU.

Proses seleksi yang ketat itu diharapkan agar para pasangan calon terpilih mampu memenuhi harapan rakyat, bertindak adil, bekerja keras, mensejahterakan rakyat, dan yang dominan mendapat sorotan adalah tidak mencuri harta rakyat yang nantinya akan mengantarkan mereka ke penjara.

Sementara ini, Pilkada di Jawa Barat berjalan kondusif, tak terdengar kegaduhan dan teriakan keras pada pasangan calon kepala daerah memprovokasi para pendukungnya untuk mengacaukan Pilkada, karena perolehan suara rendah. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang memantau jalannya Pilkada di Karawang, mengatakan, mendengar adanya praktik politik uang di sejumlah daerah. Bila ada temuan dan pasangan calon tidak terima, maka jalur hukum adalah solusinya, bukan pengadilan jalanan atau pengerahan massa untuk menciptakan suasana rusuh.

Masih dalam suasana Pilkada, Festival Antikorupsi Bandung 2015 yang berpusat di Kota Bandung menggema ke seluruh penjuru Indonesia, termasuk ke daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Sejumlah tokoh antikorupsi datang ke acara ini, mulai dari Plt Ketua KPK Taufikurahman Ruki, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menkopohukam Luhut Panjaitan, Menteri ESDM Sudirman Said, Kepala Kejaksaan Agung HM Prasetyo, hingga sejumlah wali kola dan bupati.

Acara ini membawa pesan agar rakyat dan semua pihak yang mengelola negeri ini melawan praktik korupsi. Praktik mencuri uang rakyat ini disepakati sebagai tindakan kejahatan berat karena merugikan dan menyengsarakan kehidupan rakyat. Kejahatan berat ini diharapkan tidak dilakukan oleh para pemenang kepala daerah yang baru. Jika kelak mereka tetap melakukan korupsi, sungguh terlalu. Pesan larangan itu terdengar sangat keras, apalagi teriak

Anak-anak Indonesia yang membentangkan kain berisi 20.000 cap tangan di Perca Intergitas di Alun-alun Bandung dalam Festival Antikorupsi tidak hanya menentang korupsi, tapi mereka mencintai para pemimpin agar tidak menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam penjara.
an stop korupsi berlangsung beriringan dengan hajat Pilkada.

Cukuplan sejumlah cerita para kepala daerah yang masuk penjara karena korupsi menjadi pelajaran berharga. Kasus teranyar kepala daerah masuk penjara adalah Bupati Sumedang Ade Irawan yang divonis dua tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana perjalanan dinas. Sebelumnya, Majelis Hakim memvonis mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada 10 tahun penjara karena tersangkut kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos). Lalu, Bupati Garut Agus Supriadi dihukum 10 tahun penjara dalam pengadilan banding karena melakukan korupsi APBD Kabupaten Garut tahun anggaran 2004-2007. Contoh lain, Mantan Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan, divonis empat tahun penjara, karena kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran Jawa Barat 2004. Beberapa kepala daerah yang terseret kasus korupsi divonis bebas.

Apakah mereka gembira? Dalam bantin mengatakan 'tidak.' Sebab, dalam sejarah mereka akan tercatat pernah masuk pengadilan karena perkara korupsi. Maka, para bupati/waki kota terpilih dalam hajat Pilkada, ingatlah pesan Festival Antikorupsi Bandung 2015, kebahagiaan pun akan engkau raih. (*)





Sorot, Sabtu, 12 Desember 2015