Saritem

Oleh Kisdiantoro

PEREMPUAN muda yang seusia dengan pelajar SMP kelas dua, mengaku dalam semalam mampu melayani lima laki-laki hidung belang saat sedang "bekerja" di bekas lokalisasi Saritem,  Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Jika sedang sepi, rezeki dalam semalam terkadang hanya mengucur dari tiga orang tamu.

Majikannya membadrolnya seharga Rp 250.000 setiap kali kencan. Tapi, uang itu tak semua menjadi miliknya. Ia harus berbagi dengan majikan dan calo yang mengantar tamu. Sekali kencan, rata-rata ia menghabiskan waktu selama 60 menit.

Akhir pekan atau masa liburan adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu. Selama itu, perempuan muda itu akan mendapatkan banyak rezeki setelah melayani banyak tamu.Tidak hanya lima orang, tapi bisa tujuh orang dalam semalam.Kisah memilukan ini dikutip dari sebuah artikel di laman kompas.com pada akhir tahun 2012.

Seharusnya di tahun itu, di bekas lokalisasi Saritem sudah tak ada kisah semacam itu, karena Dada Rosada yang saat itu masih menjabat sebagai wali kota, pada April 2007  telah menutup lokalisasi Saritem dari kegiatan prostitusi. Meski ada perlawanan dari penduduk setempat yang menggantungkan hidup dari usaha prostitusi, tapi akhirnya para germo dan perempuan tuna susila (PSK) sepakat pulang kampung untuk beralih profesi.

Setelah peristiwa itu, Kota Bandung seolah sudah mengubur dalam kegiatan prostitusi di bekas lokalisasi Saritem. Tapi, kenyataanya secara diam-diam para pekerja seks yang semula "pamitan" pulang dan memilih usaha lain, kembali lagi ke Saritem. Para laki-laki yang hobi "jajan" pun kembali mampir.

Selain kisah perempuan muda yang dalam semalam melayani lima orang tamu itu, beberapa hari lalu, tepatnya pada Jumat (13/6), dalam operasi penyakit masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung dibantu aparat Polisi dan TNI, menjaring sejumlah perempuan pekerja seks, berikut laki-laki hidung belang yang hendak berkencan. Petugas juga menemukan 4.000 botol miuman keras berbagai merek.
Seperti halnya yang ditakutkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dalam sebuah tayangan televisi hingga dia menangis, lokalisasi prostitusi membahayakan bagi anak-anak. Apalagi mereka baru berstatus sekolah dasar (SD) dan SMP. Membahayakan karen anak-anak rupanya sudah berani patungan untuk membayar seorang pekerja seks dan melakukan adegan sebagaimana mereka tonton dalam sebuah video mesum.

Mengerikan bukan? Ulah anak-anak sekolah itu pun menjadikan seorang nenek tua yang mestinya pensiun dari dunia prostitusi tetap melakukan pekerjaan tersebut. Dia menampung anak-anak sekolah yang hanya mampu membayar dengan uang recehan. Dengan alasan itu pula kemudian Pemerintah Kota Surabaya menutup lokalisasi prostitusi Dolly dan Jarak. Yah, meskipun banyak mendapatkan tentangan dari warga dan PSK di tempat itu. Dada Rosada pun saat memutuskan menutup Saritem satu di antaranya karena alasan melindungi anak-anak dari pengaruh negatif kegiatan prostitusi.

Memang tidak akan mudah menutup bekas lokalisasi Saritem hingga benar-benar bersih dari kegiatan prostitusi. Menurut catatan, usia bekas lokalisasi Saritem sudah lebih dari 170 tahun. Saritem pada mulanya didirikan oleh orang-orang Belanda yang tinggal di tanah Priangan dan konon sudah ada sekitar tahun 1838.
Meskipun sepertinya sudah mengakar, dengan tekat yang kuat dan program kemanusiaan yang digalakan Pemkot Bandung, penutupan Saritem yang sudah berlangsung pada 2007 lalu itu akan benar-benar tutup. Rencana Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang akan menjadikan Saitem sebagai pasar tematik perlu dicoba dan segera direalisasikan. Dengan cara itu, warga setempat yang semula mengantungkan hidup dari kegiatan prostitusi bisa beralih mejadi pedagang atau pekerja di sentra usaha tersebut. Jika hal ini benar-benar berjalan, Satpol PP sebagai kepanjangan tangan pemerintah tidak boleh lengah. Mereka tetap melakukan pembinaan dan razia secara rutin agar kegiatan prostitusi tidak kembali beroperasi. Ingat! Kita tidak ingin anak-anak menjadi korban dan masa depannnya rusak karena terjebak dalam kubangan dunia prostitusi. (*)

Bandung, 19 Juni 2014

Bekas Pejabat "Lupa" Belum Kembalikan Mobil

ILUSTRASI: Deni Denaswara

APA yang semenstinya Anda lakukan jika barang pinjaman sudah selesai digunakan? Jika Anda menyadari bahwa barang yang Anda pinjam bukanlah milik Anda, maka menjadi sebuah kewajiban untuk mengembalikannya kepada yang memilikinya. Tidak hanya itu, selain barang yang Anda pinjam dipastikan dalam keadaan baik, baik bentuk dan fungsinya, Anda juga berkewajiban menyampaikan rasa terimakasih yang besar karena kemurahan hari orang yang menolong Anda. Jika Anda bekelebihan rezeki, buah tangan bisa Anda sertakan sebagai penebus kebaikan orang lain. Benar begitu?

Tapi, hukum memberi pertolongan belum tentu akan berlaku demikian. Mengapa? Karena bisa saja seseorang tidak sengaja atau menyengaja agar yang memiliki barang pinjaman lupa bahwa hartanya sedang berada di tangan orang lain. Setelah lupa, berharap barang tersebut tak lagi diminta untuk dikembalikan. Hal demikian sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, umumnya adalah untuk barang-barang kecil dan bernilai tidak besar. Semisal, meminjam sendok dan mangkok tetangga, karena sewaktu tukang bakso lewat di depan rumah, kabita saat para tengga juga makan bakso. Tak enak membuat pedagang menunggu Anda selesai makan, maka terpaksa meminjam mangkok dan sendok tetangga. Setelah beberapa lama diam di rumah, perabot itu tak kunjung dikembalikan. Tenyata Anda lupa.Kalau sudah ingat? Ya, langsung dikembalikan. Jangan menyengaja lupa!

Menurut Anda, apakah para anggota DRPD yang kini gagal kembali menduduki kursinya, tak kunjung mengembalikan mobil dinas ke pemerintah karena lupa? Atau sedang berusaha agar pemerintah lupa ada mobil yang sedang dipinjamkan, lalu berharap mobil tersebut akan mejadi miliknya?
Jika jawabannya tidak, karena para mantan wakil rakyat masih sehat dan dapat membedakan perkara benar dan salah, maka sudah sepantasnya mobil-mobil pinjaman itu dikembalikan kareana masa pemakaiannya sudah kadaluarsa seiring bergantinya jabatan.

Soal mantan anggota dewan yang berpilaku demikian bukanlah karangan, tapi memang benar- benar ada. Di Tasikmalaya, masih ada mantan anggota DPRD yang ngeukeuweuk (memegang)
mobil dinas. Padahal mobil dinas tersebut akan digunakan oleh anggota DPRD yang baru untuk menjalankan tugasnya. Anggota DPRD baru tersebut akan dilantik 3 September 2014. Maka, jika para mantan anggota DRPD itu tetap "lupa" mengembalikan pinjaman, tentu akan menghambat kerja para wakil rakyat yang baru.
Aneh memang, kok bisa lupa. Padahal Sekretariat DRPD Kota Tasikmalaya sudah melayangkan surat permohonan pengembalikan mobil dinas kepada para mantan anggota dewan yang memakainya. Kalau tetap lupa? Pemerintah bakal meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tambah aneh lagu bukan? Masak, majikan sampai harus bekerja ekstra untuk mengambil harta miliknya.

Kasus mantan pejabat menjadi "lupa" memang tak hanya mewabah di Tasikmalaya. Di Kota Cimahi dan Cianjur juga terjangkit. Bahkan mungkin di daerah lain di Jawa Barat juga demikian. Di Cimahi sampai akhir Agustus lalu, masih ada 7 mobil dinas yang dikuasi oleh mantan anggota dewan. Di Cinajur barangkali memang perlu bantuan Satpol PP untuk mengambilnya. Pemerintah kelimpungan menarik mobil dinas karena seringkali ketika petugas mendatangi rumah mantan pejabat itu, mobil tak ada di tempat. Sampai pertengahan Agustus, baru 4 mobil yang bisa ditarik.

Mereka sudah bukan anggota dewan lagi. Jadi tidak layak mendapatkan fasilitas. Bagi mereka yang masih menginginkan fasilitas, bisa jadi karena sedang terjangkit post-power syndrome alias berada dalam suatu keadaan hidup dalam kebesaran bayang - bayang masa lalunya saat masih berkuasa, dan belum dapat menerima realita bahwa kekuasaan telah beralih. Kini mereka kembali menjadi bagian dari rakyat biasa yang kekuasaanya diwakilkan kepada orang lain. Kalau bayang-bayang itu masih ada, maka keinginan untuk terus disanjung dan dihormati secara berlebihan akan terus ada. Dan dan fasilitas mobil dinas dianggap sebagai bagian dari kewibawaan dan kehormatan. Kasihan! Mereka butuh bantuan Anda menemukan jalan yang benar. (Kisdiantoro)
 
Artikel telah dipublikasikan di Tribun Jabar edisi 2 September 2014

Hantu Dilema

SELASA (6/11/2009), hari pertama kami, para peserta International Journalism Fellowship (IFJ) 2009 yang diselenggarakan oleh Malaysian Press Institute (MPI), mulai menggali ilmu jurnalistik dari orang-orang yang dalam biografinya berderet pengalaman menakjubkan dalam berbagai peliputan dan pelatihan jurnalistik level internasional.

Tentu kami sangat gembira. Harapan kami, pengetahuan jurnalistik kami semakin luas dan terasah. Pelajaran dari mereka akan sangat berguna bagi profesi kami ketika rutinitas meliput kembali memanggil.

Datuk Ahmad A Talib, Direktur Eksekutif Berita Media Prima, kelompok New Strith Time Press (NSTP), memuali kelas dengan banyak pertanyaan mengapa para peserta International Journalism Fellowship (IFJ) 2009 yang diselenggarakan oleh Malaysian Press Institute (MPI) memilih profesi wartawan. Dia tidak yakin bahwa semua calon wartawan ketika diwawancara untuk pertama kali oleh sebuah perusahaan penerbitan memberikan alasan karena mencintai dunia tulis menulis. Jujur saya juga sependapat. Saya memilih profesi ini, pada awalnya karena alasan kebutuhan. Saya butuh pekerjaan dan butuh penghasilan. Saya butuh makan untuk mempertahankan hidup. Tan Su Lin, pewarta Radio Bernama 24 asal Malaysia pun menjawab dengan jujur. Dia sebenarnya sama sekali tidak memiliki latar belakang seorang jurnalis, karena dia adalah lulusan Jurusan Fisika di sebuah kampus di Malaysia. Tapi, untungnya dia suka dengan tantangan dan petualangan. Profesinya pun bisa dijalani dengan baik.

Rupanya, A Talib hendak menghubungan pertanyaan tersebut dengan kondisi dilema yang akan muncul ketika seorang wartawan menjalani profesinya. Kondisi dilema akan menghadang pada setiap wartawan yang memiliki kredibelitas dan integritas yang baik. Tentu tidak dengan wartawan yang hanya menjalankan perintah, tanpa mencoba membuat analisis kecil terhadap pemberitaan yang dibuat. Meskipun hanya sekali. Kesimpulan yang saya tangkap dari kalimat dan gerak tangannya, A Talib, menilai wartawan dengan tipe tersebut hanya akan menjadi alat kepentingan pihak perusahaan dan pada suatu saat nasibnya bisa mejadi tidak jelas.

“Tiga atau empat tahun, pergi kau!”

Kondisi dilema yang akan menghampiri seorang wartawan bisa jadi berupa permasalahan yang menyangkut dirinya sendiri. Semisal masalah pendapatan yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan atau masalah pilihan pekerjaan lain. Apakah seorang wartawan merasa yakin bahwa profesi meliput, mewawancarai nara sumber, memotret lalau merekontruksinya dalam sebuah naskah berita untuk diterbitkan adalah sebuah profesi yang akan dijalani sebagai sandaran hidup? Pertanyaan seperti ini sering berkecamuk dalam diri seorang wartawan.

Namun, kata A Talib, kondisi tersebut adalah wajar. Lebih jauh dari itu, seorang wartawan akan sering dihadapkan pada banyak kondisi dilemma ketika melakukan peliputan di lapangan. Idealisme dan kemampuan analisisnya akan diuji dengan berbagai gempuran kepentingan.

Saya sangat sependapat dengan dia. Sebelum menuliskan sebuah berita, di belakang seorang wartawan ada berdiri banyak pandangan yang kekuataanya cukup besar dan bepengaruh terhadap tulisan seorang wartawan. Pertama, kekuatan pemilik perusahaan. Seorang wartawan harus menyadari bahwa dirinya bekerja pada sebuah perusahaan, apakah perusahaan penerbitan atau perusahaan penyiaran. Dengan demikian dia juga seorang pegawai yang tunduk dengan aturan perusahaan. Artinya, pemilih perusahaan memiliki kuasa atau kekuatan untuk melakukan campur tangan (intervensi) terhadap pekerjaan seorang wartawan. Semisal ketika sebuah pemberitaan yang ditulis seorang wartawan berkaitan dengan kepentingan para kolega pimpinan perusahaan, jika berita tersebut berupa keburukan, maka ada kemungkinan pimpinan perusahaan akan meminta untuk tidak menerbitkan. Jika hal tersebut terjadi, bagaimana anda menghindarkan intervensi pihak perusahaan agar tulisan anda bisa mengalir dan objektif? Ini adalah kondisi dilema bagi wartawan.

Baiklah kawan, kita bahas lebih jauh lagi. Selain bos anda, di belakang anda, masih ada bagian-bagian lain yang memiliki kepentingan besar untuk menopang keberlangsungan perusahaan anda. Misalanya, Departemen Iklan dan Sirkulasi. Dua departemen ini memiliki peran signifikan untuk menghidupi perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan wartawan.

”Anda akan merasa dilema ketika departemen lain meminta bantuan anda untuk meliput atau meminya untuk tidak menuliskan sesuatu,” katanya.

Ingat! Sebelum kembali ke kantor untuk menuliskan semua cerita yang anda dapat di lapangan, anda telah bertemu dengan begitu banyak orang. Sebut saja jumlah orang yang menggantungkan nasibnya terhadap pemberitaan yang anda tulis sekitar 23.000 jiwa. (Contoh, berita tentang penggusuran jalan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rumah-rumah rakyat tanpa ada kompensasi yang sepadan). Ini juga termasuk kondisi dilema yang akan menghantui seorang wartawan.

Pertanyaannya, jika seorang wartawan dihadapkan pada tiga konsisi dilema itu, seharusnya seorang wartawan berdiri atau memihak pada pilihan yang mana? Anda harus berdiri di belakang siapa? Di belakang kepentingan bos, Departemen Iklan dan Sirkulasi atau 23.000 jiwa yang berteriak meminta pertolongan anda? Etika pribadi atau etika moral akan menjawab, anda harus berdiri dibalik kepentingan masyarakat.

Tentu dalam praktiknya tidak semua kondisi dilema dapat diselesaikan dengan mulus. Maka, seorang wartawan harus memiliki kemampuan untuk menguasai dirinya. Akan jauh lebih baik jika dia juga memiliki kesadaran beragama yang baik. Alasanya saya kira cukup baik. Seorang wartawan memiliki tugas yang berat untuk mengubah kehidupan masyarakat dan mengontrol kebijakan pemerintah agar berjalan di dalam rel-nya.

“Kalau anda tidak bisa mengubah diri anda, apa anda bisa mengubah masyarakat. Jika tidak bisa melakukan, cobalah bepikir ulang untuk melakukan tugas besar mengubah kehidupan masyarakat,” tutur A Talib. ”Jangan menjadi redaktur (editor) kalau anda tidak memiliki semangat yang besar, atau tidak memiliki mental yang baik. Departemen redaksi tidak boleh melakukan kesalahan ataupun berbuat dosa.”

Di akhir diskusi, saya tidak menemukan solusi yang gamblang ketika seorang wartawan dihadapkan pada kondisi dilema. A Talib hanya memberikan gambaran bahwa dalam sebuah usaha pemberitan harus menjaga keseimbangan antara comercial content dengan intelectual content. Maka, seorang wartawan bisa menetukan sikap sendiri kapan dia harus berdiri di balik kepentingan perusahaan atau harus meninggalkannya karena ada banyak orang yang membutuhkan pertolongannya.

Tuesday, 6, 2009

Internation Fellowship Journalism 2009

Malaysian Press Institute